Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Latar Belakang
OKI merupakan organisasi Negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Latar belakang dan sejarah terbentuknya OKI adalah pendudukan Israel atas wilayah-wilayah arab khususnya kota Yerusalem semenjak tahun 1967 telah menimbulkan kekawatiran bagi negara-negara arab dan umat Islam akan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan Israel terhadap wilayah pendudukannya termasuk di Yerusalem yang didalamnya berdiri mesjid Al Aqsa. Pada tanggal 21 Agustus 1969 kekawatiran Negara-negara arab dan umat Islam terbukti dengan tindakan Israel yang membakar mesjid Al aqsa.

Pembakaran mesjid Al Aqsa tersebut menimbulkan reaksi dari pemimpin negara arab khususnya Raja Hasan II dari Maroko, menyerukan para pemimpin negara-negara arab dan umat Islam agar bersama-sama menuntut Israel bertanggungjawab atas pembakaran mesjid Al Aqsa tersebut Seruan Raja Hasan II dari Maroko mendapat sambutan dari Raja Faisal dari Arab Saudi dan Liga Arab, yang langsung ditindaklanjuti dengan pertemuan para duta besar dan menteri luar negeri liga arab pada tanggal 22-26 Agustus 1969 yang berhasil memutuskan :
-        Tindakan Pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat diterima.
-        Tindakan Israel tesebut merongrong kesucian umat Islam dan Nasrani serta mengancam keamanan Arab.
-        Mendesak agar segera dilakukan Konfrensi Tingkat Tinggi negara-negara Islam.
Untuk merealisasikan hasil-hasil pertemuan diatas kemudian dibentuklah panitia penyelenggara KTT Negara-negara Islam oleh Arab Saudi dan Maroko berangotakan; Malaysia, Palestina, Somali dan Nigeria, dan pada tanggal 22-25 September 1969 dilangsungkan Konfrensi Tingkat Tinggi negara-negara Islam dihadiri 28 negara dan menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya :
1.    Mengutuk pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel
2.    Menuntut pengembalian kota Yerusalem sebagaimana sebelum perang tahun 1967.
3.    Menuntut Israel untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah arab.
4.    Menetapkan pertemuan menteri luar negeri di Jeddah Arab Saudi pada bulan Maret 1970.

Tujuan OKI
1.     Memelihara dan meningkatkan solidaritas diantara negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan politik dan pertahanan keamanan.
2.    Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci.
3.    Membantu dan bekerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.
4.    Berupaya melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, kolonialisme dalam segala bentuk.
5.    Memperkuat perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat umat, dan hak masing-masing negara Islam.
6.    Menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, saling pengertian antar negara OKI dan Negara-negara lain.

Kegiatan OKI.
1.    Meminimalisasi perbedaan orientasi politik diantara negara anggota OKI
2.    Mengubah dan menghapuskan salah penafsiran dunia Barat terhadap Islam yang selalu negatif, seperti mengaitkan Islam, dengan kegiatan Fundamentalis, Terorisme, dan kekerasan lainya.
3.    Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta Solidaritas antar Anggota OKI.
4.    Meningkatkan Kerjasama dalam berbagai bidang untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat seluruh negara anggota OKI.
5.     Mengupayakan terus-menerus agar kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Pelestina.

Peranan Indonesia dalam OKI
  Dalam bidang politik peran Indonesia cukup diperhitungkan. Dalam KU OKI 1981 di Thaif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam resolusi ini menjadi dasar bagi pembentukan komite pertahanan Islam
  Indonesia ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung Banglades sebagai negara Islam.
  Pada tahun 1988 dalam konferensi menteri-menteri penerangan OKI, Indonesia memprakarsai gagasan perlunya membentuk Tata Informasi Baru Dunia Islam.
Peran Indonesia dalam OKI lainnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI tanggal 9—13 Desember 1996.

Comments

Popular posts from this blog

Upaya Jepang menggerakkan para pemuda Indonesia

MASA PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDERAL

GERAKAN NON BLOK (GNB)